Kisah Jatuh Bangun Rezim di Indonesia di Terpa Badai Krisis Ekonomi Dan Politik, Quo Vadis Rezim Prabowo-Gibran
Oleh : Sapto Raharjanto
Centre Of Local Economy And Politics Studies
Sejarah Indonesia adalah sebuah kronik tentang bagaimana ekonomi dan politik saling berkelindan dalam sebuah tarian yang menentukan nasib bangsa. Sejak kemerdekaan, stabilitas sebuah rezim di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau konsolidasi politik, melainkan oleh kemampuannya menjaga “isi piring nasi” rakyat. Ketika krisis ekonomi menghantam, legitimasi politik biasanya menjadi korban pertama. Memasuki era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Indonesia kembali dihadapkan pada memori kolektif tentang jatuh bangunnya kekuasaan akibat guncangan ekonomi global.
Jika kita membedah sejarah, keruntuhan dua rezim besar di Indonesia, Orde Lama dan Orde Baru memiliki pola yang serupa, krisis ekonomi yang menjadi pemantik ledakan politik.
Pada era 1960-an, di bawah kepemimpinan Bung Karno, Indonesia terjebak dalam ambisi proyek mercusuar dan konfrontasi politik internasional. Fokus yang terlalu besar pada “politik sebagai panglima” membuat sektor ekonomi terabaikan. Akibatnya, mesin cetak uang bekerja tanpa kendali untuk mendanai pengeluaran negara, memicu hiperinflasi yang menembus angka 635 persen. Rakyat yang didera kelaparan dan harga kebutuhan pokok yang tak terjangkau kehilangan kepercayaan pada jargon-jargon revolusi. Ketidakpuasan ekonomi ini memuncak pada pergolakan politik 1965-1966 yang akhirnya mengakhiri era Orde Lama.
Pola serupa, namun dengan konteks berbeda, terjadi pada 1998. Orde Baru yang selama tiga dekade dipuji karena stabilitas ekonominya, ternyata berdiri di atas fondasi yang rapuh. “Mafia Berkeley” memang berhasil membangun infrastruktur dan industri, namun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menciptakan ekonomi biaya tinggi. Ketika krisis finansial Asia melanda pada 1997, nilai tukar Rupiah terjun bebas, inflasi meroket ke angka 77 persen, dan sektor perbankan kolaps. Pertumbuhan ekonomi yang minus 13,7 persen menjadi lonceng kematian bagi kekuasaan Soeharto. Krisis ekonomi bertransformasi menjadi krisis kepercayaan yang memaksa sang Jenderal besar untuk mundur.
Membandingkan kondisi masa lalu dengan tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini memerlukan perspektif yang jernih. Ada perbedaan mendasar dalam struktur ekonomi, namun terdapat kemiripan dalam ancaman eksternal.
Dulu, krisis 1998 bersifat regional yang berdampak sistemik karena rapuhnya sistem perbankan domestik. Saat ini, ancaman bersifat global dan multidimensional. Ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina serta konflik di Timur Tengah telah mengubah lanskap ekonomi dunia secara radikal. Indonesia saat ini tidak lagi menghadapi hiperinflasi domestik akibat kegagalan kebijakan internal, melainkan menghadapi imported inflation (inflasi yang diimpor) akibat kenaikan harga energi dan pangan dunia.
Satu hal yang tetap menjadi hantu bagi Indonesia adalah fenomena “Dutch Disease” atau Penyakit Belanda. Seperti yang terjadi pada era 1970-an saat oil boom, Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah seperti batu bara dan nikel. Ketergantungan ini membuat ekonomi kita sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global. Jika harga komoditas jatuh sementara manufaktur dalam negeri melemah, maka risiko resesi akan semakin nyata.
Prabowo-Gibran mewarisi dunia yang oleh Presiden Jokowi disebut sebagai “dunia yang gelap”. Tantangan utama mereka bukan lagi sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen, melainkan memastikan bahwa struktur ekonomi Indonesia cukup tangguh untuk menahan guncangan eksternal tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.
Ada tiga pilar utama yang menjadi penentu apakah rezim ini mampu menghindari lubang sejarah yang sama:
1. Ketahanan Pangan dan Energi
Belajar dari jatuhnya Bung Karno dan Soeharto, stabilitas harga kebutuhan pokok adalah harga mati. Prabowo sering menekankan pentingnya swasembada pangan. Di tengah disrupsi rantai pasok global, kemampuan pemerintah untuk menjamin ketersediaan beras dan energi tanpa membebani APBN secara berlebihan melalui subsidi adalah ujian kepemimpinan yang nyata.
2. Hilirisasi dan Industrialisasi
Salah satu kritik terhadap ekonomi Indonesia saat ini adalah gejala deindustrialisasi dini, di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun. Untuk memutus siklus “jatuh bangun” akibat ketergantungan komoditas, pemerintah Prabowo-Gibran harus melanjutkan dan mempercepat program hilirisasi. Tujuannya agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton saat sumber daya alamnya dikeruk, tetapi memiliki nilai tambah yang memperkuat struktur ekonomi nasional.
3. Stabilitas Politik dan Kepastian Hukum
Sejarah membuktikan bahwa krisis ekonomi selalu memicu kaukus politik untuk bergerak. Dengan komposisi koalisi yang gemuk, tantangan Prabowo adalah menjaga harmoni politik agar tetap sinkron dengan kebijakan ekonomi. Tanpa kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), investor akan menarik diri di tengah ancaman resesi global, yang pada gilirannya akan memperburuk kondisi domestik.
Indonesia saat ini berada pada posisi yang jauh lebih baik secara makro dibandingkan tahun 1966 atau 1998. Cadangan devisa yang kuat dan rasio utang yang relatif terkendali memberikan ruang napas bagi pemerintah. Namun, kepuasan diri adalah musuh terbesar.
Ancaman resesi global tahun 2026 dan seterusnya bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan potensi badai yang bisa menggoyahkan stabilitas sosial. Jika pemerintah Prabowo-Gibran gagal menjaga daya beli kelas menengah dan membiarkan ketimpangan semakin lebar, narasi “rakyat lapar, rezim tumbang” bisa kembali bergema.
Kesimpulannya, jatuh bangunnya rezim di Indonesia selalu memberikan pelajaran yang sama, politik boleh memanas, namun ekonomi harus tetap dingin dan terkendali. Keberhasilan rezim Prabowo-Gibran tidak akan diukur dari seberapa besar dukungan politik yang mereka miliki di parlemen, melainkan dari seberapa tangguh mereka melindungi ekonomi rakyat dari hantaman badai krisis global yang tak menentu. Sejarah sedang mengamati, apakah mereka akan menjadi arsitek kemajuan atau hanya sekadar saksi dari siklus krisis berikutnya.
Penulis aktif dalam berbagai isu ekonomi dan politik Indonesia serta kebijakan strategis negara.
No Comments