Dilema Makan Bergizi Gratis: Antara Ancaman Asap Rokok, Godaan Skincare, dan Bayang Bayang Stunting
Oleh : Yunius Suwantoro
Wacana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia memunculkan sebuah perdebatan krusial terkait mekanisme penyalurannya. Di satu sisi, ada usulan agar anggaran program ini diberikan langsung dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada orang tua dengan asumsi efisiensi logistik. Namun, di sisi lain, muncul “Dilema MBG” yang sangat nyata: tingginya risiko penyelewengan dana oleh orang tua. Alih-alih digunakan untuk membeli protein dan karbohidrat kompleks bagi anak, dana segar tersebut sangat rawan beralih fungsi menjadi konsumsi tersier orang dewasa, yang pada akhirnya membuat target pengentasan *stunting* gagal total.
Kekhawatiran utama dari mekanisme pemberian uang tunai adalah fenomena misalokasi pengeluaran rumah tangga. Dalam banyak kasus kemiskinan struktural, literasi gizi orang tua seringkali masih rendah. Jika uang tunai ditransfer ke rekening atau diberikan langsung ke tangan orang tua, tidak ada jaminan bahwa uang tersebut akan diubah menjadi sepiring telur, ikan, dan sayur untuk anak. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa uang tersebut kerap kali disedot oleh prioritas gaya hidup orang tua yang salah kaprah, seperti membeli rokok bagi ayah atau bahkan produk perawatan kecantikan (*skincare*) dan kuota internet bagi ibu.
Kekhawatiran ini sangat beralasan dan didukung oleh data historis pengeluaran masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) selama beberapa tahun terakhir, pengeluaran untuk rokok kretek filter selalu menempati posisi kedua terbesar dalam keranjang pengeluaran rumah tangga miskin, persis di bawah beras. Rokok bahkan mengalahkan pengeluaran untuk sumber protein esensial seperti telur ayam, daging, atau susu. Fakta ini menjadi alarm keras bahwa menyuntikkan dana tunai dengan label “uang makan anak” memiliki probabilitas tinggi untuk menguap menjadi asap rokok di ruang tamu.
Melirik pengalaman global, negara-negara yang pernah mencoba mengonversi program bantuan gizi anak menjadi uang tunai kerap menemui jalan buntu yang sama. Di India, sebelum pemerintahnya memantapkan program *Midday Meal Scheme* (makan siang gratis di sekolah), terdapat usulan untuk menggantinya dengan transfer tunai. Namun, berbagai studi dari ekonom pembangunan menemukan bahwa transfer uang tunai di pedesaan India sering kali dikuasai oleh kepala keluarga (ayah) dan dialokasikan untuk “barang konsumsi dewasa” seperti tembakau dan alkohol, sementara kalori yang masuk ke tubuh anak perempuan dan laki-laki mereka tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
Kasus serupa juga terjadi dalam beberapa evaluasi program *Conditional Cash Transfer* (CCT) di negara-negara Amerika Latin seperti Meksiko dan Brasil pada fase awal penerapannya. Meskipun program seperti *Bolsa Familia* pada akhirnya sukses karena syarat kesehatan yang sangat ketat dan hukuman pencabutan dana, namun pada keluarga dengan tingkat pengawasan yang lemah, dana bantuan anak kerap bocor untuk menutupi utang konsumtif keluarga atau dibelanjakan untuk barang non-esensial. Pembelajaran dari negara-negara ini menegaskan bahwa uang memiliki sifat *fungible* (mudah ditukar penggunaannya), sehingga niat baik negara tidak selalu sejalan dengan eksekusi di meja makan keluarga.
Di era modern yang serba digital saat ini, ancaman penyelewengan tidak lagi hanya datang dari kebiasaan merokok para ayah, tetapi juga dari tekanan sosial di media sosial. Tidak sedikit kasus di mana bantuan sosial atau dana kesejahteraan keluarga justru dialihkan oleh para ibu untuk memenuhi gaya hidup, seperti membeli pakaian baru, mencicil barang elektronik, atau membeli *skincare*. Kebutuhan untuk “tampil” seringkali mengalahkan urgensi untuk memberikan nutrisi seimbang bagi anak-anak mereka yang sedang dalam masa pertumbuhan kritis.
Akibat dari penyelewengan “recehan” ini sangat fatal bagi masa depan negara. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan asupan gizi makro dan mikro harian tetap terjebak dalam kondisi malnutrisi kronis. Jika masa emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) hingga usia sekolah dasar ini terlewatkan tanpa intervensi gizi yang tepat, anak akan tetap mengalami *stunting*. Kondisi ini bukan hanya tentang tinggi badan yang di bawah standar, tetapi yang lebih mengerikan adalah terhambatnya perkembangan kognitif otak yang bersifat ireversibel (tidak dapat diubah).
Oleh karena itu, mayoritas ahli kesehatan masyarakat dan ekonom pembangunan merekomendasikan agar program MBG tetap dijalankan dalam bentuk pemberian makanan jadi secara langsung di sekolah. Meskipun secara logistik sangat menantang, membutuhkan pembangunan dapur umum (central kitchen), dan pengawasan rantai pasok bahan baku yang rumit, mekanisme ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan “intervensi kalori dan protein” benar-benar masuk ke dalam mulut anak, bukan ke kantong orang tua.
Pendekatan penyediaan makanan langsung juga memiliki efek ganda (*multiplier effect*) yang positif secara ekonomi jika dikelola dengan benar. Alih-alih uangnya mengalir ke pabrik rokok besar atau industri kosmetik impor, anggaran triliunan rupiah dari program MBG akan berputar di tingkat ekonomi lokal. Petani sayur, peternak ayam lokal, nelayan, dan ibu-ibu penggerak UMKM katering di sekitar sekolah akan mendapatkan kepastian pasar yang pada akhirnya mengangkat kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.
Pada kesimpulannya, “Dilema MBG” harus dijawab dengan ketegasan kebijakan. Negara tidak boleh bertaruh nasib generasi penerusnya pada ketidakpastian perilaku konsumtif orang tua. Memberikan uang tunai memang jauh lebih mudah dan murah secara administratif, namun harga yang harus dibayar di masa depan—berupa generasi yang lambat berpikir, rentan penyakit, dan kalah bersaing secara global—terlalu mahal untuk ditanggung. Makan Bergizi Gratis harus tetap berwujud makanan di atas piring anak-anak Indonesia.
Penulis adalah pengamat Sosial dan Politik serta Kader PSI
No Comments