Mataram, 8 Juni 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pendidikan Mandalika (BEM UNDIKMA) menggelar kegiatan Dialog Publik bertajuk “Road Map Pendidikan NTB” yang berlangsung di Aula Handayani UNDIKMA pada Senin (08/6). Kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan legislatif, akademisi, dan pemuda untuk membahas arah dan masa depan pendidikan di NTB.
Namun, forum yang seharusnya menjadi ruang strategis dalam menyerap aspirasi dan merumuskan solusi atas berbagai persoalan pendidikan, justru diwarnai kekecewaan mendalam.
Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah permasalahan krusial masih terus terjadi, mulai dari buruknya infrastruktur pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana, keterlambatan pembayaran gaji guru, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, hingga kondisi bangunan sekolah yang tidak layak bahkan roboh.
Ketua BEM UNDIKMA, Indra Awaluddin, menegaskan bahwa kegiatan ini sejak awal dirancang sebagai wadah dialog terbuka antara mahasiswa, akademisi, dan pemangku kebijakan. Ia menyayangkan absennya pihak yang seharusnya hadir untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.
“Forum ini kami siapkan sebagai ruang terbuka untuk membahas persoalan pendidikan secara serius. Kami berharap Kadis Dikpora NTB dapat hadir dan menunjukkan komitmen nyata. Namun, ketidakhadiran ini tentu sangat kami sesalkan” ujarnya.
Lebih lanjut, BEM UNDIKMA menilai bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Gubernur NTB didesak untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Dikpora NTB serta memastikan adanya langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan yang ada.
“Pendidikan adalah sektor fundamental yang menentukan masa depan daerah. Ketika forum strategis seperti ini tidak dihadiri oleh pihak yang bertanggung jawab, wajar jika publik mempertanyakan keseriusan pemerintah. Kami mendesak Gubernur NTB untuk segera mengevaluasi dan mengambil tindakan tegas,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, BEM UNDIKMA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu pendidikan di NTB serta menjadi jembatan aspirasi antara masyarakat dan pemerintah. Mereka berharap ke depan pemerintah daerah dapat lebih terbuka, responsif, dan benar-benar hadir dalam setiap upaya perbaikan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Barat.
No Comments