Aliansi Nusantara Depok Kutuk Dugaan Korupsi Wamenaker Immanuel Ebenezer
Depok — Dewan Pengurus Cabang (DPC) Aliansi Nusantara Kota Depok menyuarakan sikap tegas terhadap kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer.
Ketua DPC Aliansi Nusantara Depok, Freddy Sigalingging, S.H., mengutuk keras dugaan praktik rasuah tersebut. Freddy menilai, tindakan yang dilakukan Immanuel merupakan bentuk nyata pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Menurutnya, pejabat publik seharusnya memberi teladan dan menjaga kepercayaan masyarakat, bukan justru menodainya dengan perbuatan tercela.
“Perilaku seperti ini mencederai harapan rakyat dan semakin menambah daftar panjang pejabat yang tersandung kasus korupsi,” ujar Freddy dalam keterangan sikapnya.
Ia juga menyinggung citra Immanuel yang selama ini cukup aktif membangun pencitraan di media sosial. Freddy menilai, langkah tersebut terbukti hanya menjadi kedok untuk menutupi praktik koruptif yang akhirnya terbongkar lewat operasi senyap KPK.
DPC Aliansi Nusantara Depok mendorong KPK untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara transparan dan tanpa pandang bulu. “Publik berhak mengetahui sejauh mana keterlibatan pihak-pihak terkait. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tambah Freddy.
Selain itu, pihaknya juga mendesak pemerintah agar segera memberhentikan pejabat publik yang terbukti terlibat kasus korupsi. Menurut Freddy, langkah ini penting untuk menjaga marwah pemerintahan serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ia menegaskan, kasus ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik agar tidak main-main dengan jabatan dan kewenangan yang diemban. “Korupsi adalah musuh bersama. Tidak ada alasan untuk memberi toleransi sedikit pun,” katanya.
Aliansi Nusantara Kota Depok juga menyerukan agar masyarakat tetap mengawal jalannya proses hukum kasus ini. Freddy menekankan bahwa partisipasi publik menjadi kunci dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih.
Lebih jauh, DPC Aliansi Nusantara mengingatkan pemerintah bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan OTT. Diperlukan komitmen serius dalam memperkuat sistem pengawasan, transparansi, serta pendidikan antikorupsi sejak dini.
Dengan sikap tegas tersebut, Aliansi Nusantara Kota Depok berharap momentum ini dapat menjadi titik balik untuk menegakkan integritas di tubuh pemerintahan. “Pejabat harus sadar, rakyat tidak akan diam terhadap pengkhianatan,” pungkas Freddy.
Bendahara umum Gerakan Pemuda Nasionalis Marhaenis Yunius Suwantoro memberikan dukungan penuh terhadap sikap Aliansi Nusantara Kota Depok, Menurut Yunius semua bentuk perilaku korupsi harus dijadikan musuh bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang hanya menguntungkan pribadi namun merugikan kepentingan orang banyak.
No Comments