GMNI Pamekasan Kepung Kantor Bupati: Tuntut Solusi Kesehatan Gratis dan Usut Tuntas Isu Jual Beli Jabatan
PAMEKASAN – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pamekasan menggelar aksi unjuk di depan Kantor Bupati Pamekasan pada Jumat siang (6/2/2026). Aksi ini merupakan respons atas darurat kesehatan dan isu miring mengenai tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
KRISIS KESEHATAN: 86.000 PESERTA BPJS NONAKTIF
Masyarakat Pamekasan, khususnya kalangan tidak mampu, kini dihantui krisis kesehatan setelah lebih dari 86.000 kepesertaan BPJS diputus akibat kegagalan Pemerintah Kabupaten dalam membayar iuran. Pemutusan ini berdampak langsung pada hilangnya akses pelayanan kesehatan gratis yang selama ini menjadi sandaran warga miskin dan rentan.
Ketua DPC GMNI Pamekasan, Bung Syaifus Suhada’, menegaskan bahwa situasi ini telah memicu beban ekonomi yang luar biasa bagi rakyat kecil.
“Kami mendesak Pemerintah Daerah segera memberikan solusi konkret. Kesehatan adalah hak asasi. Jangan biarkan rakyat miskin bertaruh nyawa karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit yang mahal,” tegas Syaifus di tengah massa aksi.
RESPONS BUPATI: JAMIN BIAYA PASIEN DARURAT
Menanggapi tekanan massa, Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, menemui langsung para pendemo siang tadi. Dalam pernyataannya, Bupati menjamin bahwa masyarakat miskin yang menderita penyakit parah dan membutuhkan penanganan segera tetap bisa berobat ke rumah sakit.
“Masyarakat yang butuh penanganan darurat silakan langsung ke rumah sakit. Persoalan biaya akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan,” ujar Kholilurrahman di hadapan aktivis GMNI.
GMNI Pamekasan menyatakan akan mengawal penuh janji tersebut. Jika ditemukan kendala atau penolakan pasien di rumah sakit, GMNI siap menindaklanjuti dan meneruskannya langsung ke Pemerintah Kabupaten.
SOROTI ISU “JUAL BELI JABATAN” & KKN
Selain persoalan kesehatan, GMNI Pamekasan juga membawa isu krusial terkait dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses mutasi jabatan ASN. Berdasarkan informasi yang dihimpun GMNI, terdapat dugaan oknum pemerintah yang meminta sejumlah uang kepada ASN untuk menduduki jabatan tertentu.
GMNI menilai praktik ini menciderai semangat reformasi birokrasi dan merusak nama baik Pamekasan sebagai “Kota Gerbang Salam”.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kholilurrahman menantang DPC GMNI Pamekasan untuk mengusut dan memberikan bukti-bukti kuat terkait dugaan jual beli jabatan tersebut. Ia mempersilakan pihak GMNI untuk melaporkan temuan tersebut ke KPK atau aparat penegak hukum lainnya.
“Kami juga telah membentuk tim investigasi internal (siluman) untuk menelusuri temuan tersebut,” tambah Bupati.
Aksi berakhir dengan komitmen GMNI Pamekasan untuk terus mengawasi realisasi anggaran kesehatan dan transparansi birokrasi. Mereka menegaskan tidak akan segan kembali turun ke jalan jika hak-hak rakyat miskin tetap terabaikan.
No Comments