Madilog di Bilik Suara Membedah Penjajahan Pikiran dalam Demokrasi Kita
Oleh : Sapto Raharjanto
Lebih dari delapan puluh tahun lalu, di sebuah rumah sempit di daerah Kalibata Jakarta Selatan, salah seorang pemikir dan salah satu bapak bangsa kita Ibrahim Datuk Sutan Malaka atau yang kita kenal sebagai Tan Malaka menulis buku Materialisme Dialektika Logika (Madilog) dengan penuh keresahan. Dia melihat sebuah bangsa yang fisiknya ingin merdeka, namun jiwanya masih terbelenggu oleh “Logika Mistika”. Hari ini, di tahun 2026, ketika kita bicara tentang carut-marut sistem pemilu di Indonesia, hantu Logika Mistika itu ternyata belum pergi, ia hanya berganti baju saja, dari sesajen di bawah pohon beringin menjadi lembaran uang biru dan merah di dalam amplop serangan fajar.
Mengapa politik uang begitu digdaya, Mengapa kandidat yang tidak layak bisa menang telak, dan mengapa penyelenggara hingga aparat seringkali ikut “bermain”. Jawabannya ada pada kegagalan kita menerapkan tiga pilar yang ditawarkan Tan Malaka Materialisme, Dialektika, dan Logika (Madilog).
Dalam pandangan Tan Malaka, Logika Mistika adalah cara berpikir yang mengharapkan hasil instan tanpa melalui proses sebab-akibat yang nyata. Di Indonesia, pemilu seringkali dianggap sebagai ritual lima tahunan yang magis, bukan proses teknis menentukan arah bangsa.
Masyarakat baik di Tengah gemerlap kota maupun di pelosok pedesaan yang menjadi sasaran politik uang seringkali terjebak dalam “mistisisme ekonomi”. Mereka melihat seratus ribu rupiah dari seorang kandidat sebagai “rezeki nomplok” atau berkah yang turun dari langit, tanpa mampu melihat hubungan dialektisnya: bahwa uang tersebut adalah biaya sewa untuk merampok hak-hak mereka selama lima tahun ke depan. Ketika kita menerima uang untuk memilih pemimpin yang buruk, kita sedang melakukan praktik perdukunan politik berharap nasib membaik melalui cara-cara yang justru menghancurkan akal sehat.
Tan Malaka mengajarkan Dialektika untuk melihat pertentangan dan keterkaitan antar fenomena. Dalam sistem pemilu kita, terjadi dialektika yang merusak antara pragmatisme, kemiskinan mental dan ambisi kekuasaan, kandidat yang tidak layak menyadari bahwa mereka tidak punya modal intelektual atau rekam jejak. Maka, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan mematikan akal sehat pemilih menggunakan materi. Di sisi lain, penyelenggara pemilu, aparat, hingga birokrasi yang tidak netral terjebak dalam logika materialisme sempit. Mereka tidak melihat jabatan sebagai tanggung jawab sejarah, melainkan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan.
Ketidaknetralan aparat dan birokrasi adalah bukti bahwa sistem kita belum mencapai tahap “Logika” yang sehat. Jika kita menggunakan logika sebab-akibat, kita akan paham bahwa ketika wasit ikut bermain, maka pertandingan tersebut sebenarnya sudah berakhir sebelum dimulai, hasilnya bukan pemimpin, melainkan penguasa yang berhutang budi pada pemodal, bukan pada rakyat.
Madilog menuntut kita untuk bersikap materialis bukan dalam arti memuja harta, melainkan berpijak pada kenyataan materi yang ada. Saat seorang kandidat datang ke pelosok desa menjanjikan kemakmuran namun membagikan uang, sembako, baju, kerudung dan lain sebagainya, secara logis, janji tersebut adalah kemustahilan.
Secara material, seorang kandidat yang menghabiskan miliaran rupiah untuk membeli suara pasti akan mencari cara untuk mengembalikan modal tersebut saat menjabat. Ini adalah hukum sebab-akibat yang pasti, sejelas api yang membakar kayu. Namun, karena masyarakat masih terjebak dalam harapan palsu akan datangnya “Ratu Adil” yang dermawan, maka mereka gagal melihat bahwa si dermawan tersebut sebenarnya adalah predator yang sedang memasang umpan.
Jika Tan Malaka hadir hari ini, dia mungkin akan berteriak: “Jangan salahkan nasib jika daerahmu hancur, salahkan logikamu yang mati saat menerima amplop itu!”
Masalah pemilu kita bukan sekadar masalah hukum atau tekhnis pencoblosan. Ini adalah masalah kebudayaan berpikir. Selama kita masih lebih percaya pada kekuatan uang (mistika modern) daripada rekam jejak (data/sains), kita akan terus diperbudak oleh kandidat yang tidak layak. Kemerdekaan sejati yang dicita-citakan Madilog adalah ketika seorang pemilih di pelosok desa berani menolak uang dan berkata: “Perutku memang lapar hari ini, tapi akalku tidak bisa kamu beli.” Itulah momen di mana Logika Mistika runtuh dan kedaulatan rakyat benar-benar lahir.
Indonesia tidak butuh keajaiban untuk memperbaiki sistem pemilunya. Kita tidak butuh doa agar terpilih pemimpin yang jujur jika kita sendiri masih menyembah jimat politik uang. Kita butuh ilmu pengetahuan, keberanian untuk melihat realitas secara objektif, dan kedisiplinan logika untuk memutus rantai sebab-akibat dari korupsi ini.
Sudah saatnya kita berhenti menjadi bangsa yang pasrah menunggu pahlawan, dan mulai menjadi bangsa yang menggunakan akal sehat untuk membedah setiap janji dan gerak-gerik para calon pemimpin. Karena pada akhirnya, seperti kata Tan Malaka, kemajuan itu ada di tangan kita sendiri, tangan yang berani memilih berdasarkan bukti, bukan berdasarkan ilusi.
Penulis Adalah ketua bidang penerbitan Centre of Local Economy And Politics Studies (CoLEPS) Jember
No Comments